Sri Mulyani: Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Dengan Tetap Waspadai Risiko Covid-19

Apa yang sudah dilakukan di beberapa kota melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa menjadikan kita belajar bagaimana bisa mengendalikan COVID-19, namun dari sisi kegiatan sosial ekonomi tetap bisa diseimbangkan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

Kondisi pandemi COVID-19 masih akan tetap mempengaruhi perkembangan perekonomian maupun pelaksanaan APBN 2021. Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko COVID-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

“Apa yang sudah dilakukan di beberapa kota melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa menjadikan kita belajar bagaimana bisa mengendalikan COVID-19, namun dari sisi kegiatan sosial ekonomi tetap bisa diseimbangkan,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat daring Konferensi Pers APBN Kita, Senin (21/06).

Beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Kasus harian COVID-19 per 20 Juni 2021 menunjukkan total kasus 1.989.909, total kematian 54.662 atau 2,8%, total sembuh 1.792.628 atau 90,1%, dan kasus aktif 142.719 atau 7,1%.

Provinsi-provinsi di Jawa menjadi pendorong utama kenaikan kasus COVID-19 nasional terutama dalam seminggu terakhir. “Ini tentu memberikan konsekuensi karena Pulau Jawa kontribusinya terhadap perekonomian sangat besar sehingga juga akan mempengaruhi outlook ekonomi kita. Inilah yang akan menjadi pusat perhatian pada minggu-minggu ini yang mempengaruhi Kuartal II,” jelas Menkeu.

Untuk itu, Pemerintah terus mengendalikan penyebaran COVID-19. Ini dilakukan melalui program vaksinasi yang saat ini telah mencapai 35,2 juta dosis dengan kenaikan vaksinasi harian rata-rata 507.000 dosis, pemberlakukan PPKM, dan disiplin protokol kesehatan.