KPK Tak Kasih Kendor, Korupsi Bansos Juliari Kini Menyeret Pejabat Eselon Kemensos

Pelaksanaan proyek tersebut diduga dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan.

Mantan Mensos Juliari

Korupsi bantuan sosial alias bansos dengan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara terus digali oleh KPK. Penggalian dilakukan dengan memanggil pejabat eselon Kemensos yakni Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin.

Pepen diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Juliari dan empat tersangka lainnya.

Pemeriksaan Pepen untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Ardian Iskandar Maddanatja atau Ardian Maddanatja (AIM) yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU).

"Akan diperiksa menjadi saksi untuk tersangka AIM," ujar Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

Tim penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya, yakni Direktur PT Mandala Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin; Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika, Ubayt Kurniawan dan seorang pihak swasta Agustri Yogasmara.

Rajif akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Mensos Juliari P Baru Bara, sedangkan yang lainnya akan diperiksa untuk Ardian.

Diberitakan, KPK telah menetapkan mantan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial COVID-19 di Kemensos.

Kemudian, dua tersangka pemberi suap, yakni Ardian Iskandar Maddanatja atau Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Pelaksanaan proyek tersebut diduga dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.