Penyelesaian Hukum Pidana di Luar Pengadilan

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Apabila hukum tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang harus diterima bagi pelanggarnya.

Penyelessaian hukum pidana dapat dilaksanakan tanpa melalui ranah pengadilan, atau bisadisebut restorative justice. Dimana restorative justice lebih menitik beratkan terhadap terciptanya keadilan.

Pada dasarnya, pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan haruslah pidana dengan kategori delik aduan. Dimana dengan pencabutan pelaporan oleh pelapor, yang diawali dengan musyawarah demi mencapai rasa keadilan.

Di dalam delik biasa, pidana yang mendapat pengecualian dan bisa diselesaikan melalui restorative justice ialah kecelakaan lalu lintas. Perkara pidana ini dapat diselesaikan di luar pengadilan apabila terdapat persetujuan dari keluarga korban dari yang hilang nyawanya atau dari pihak yang dirugikan.

Di dalam kepolisian, langkah restorative justice ditempuh melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan
fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berikut merupakan contoh penyelesaian pidana diluar pengadilan dimana seorang nenek asal Jember, Jawa Timur harus berurusan dengan pihak polisi. Itu lantaran nenek bernama Alma itu kedapatan mencuri 3 buah pepaya milik tetangganya yang bernama Bawon.

Bawon saat itu yang melihat buah pepayanya dicuri langsung melaporkan nenek Alma ke kantor polisi. Saat dimintai keterangan, nenek pencuri tersebut pun mengakui perbuatannya.

Namun, alasan dari nenek Alma yang terpaksa mencuri buah pepaya karena untuk menyambung hidupnya yang serba kekurangan. Polisi kemudian memanggil nenek Alma untuk dilakukan mediasi.

Pihak polisi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Mahkamah Agung dan STR Kapolri tindak pencurian di bawah Rp. 2,5 juta bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Selain itu juga bisa diselesaikan di luar pengadilan, Apalagi melihat kondisi dari nenek tersebut yang benar-benar tidak mampu. Akhirnya pihak polisi pun melakukan mediasi bersama nenek Alma dan pelapor.

Dari hasil mediasi tersebut, pihak pelapor itu bersedia untuk memaafkan nenek pencuri buah pepaya. Sementara nenek Alma berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.