Penyelesaian Hukum Pidana di Luar Pengadilan

Namun, dalam hal penyelesaian pidana, tidak semua permasalahan pidana harus diselesaikan melalui ranah pengadilan.

Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan menertibkan perilaku masyarakat yang menyimpang, dengan besar harapan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Hukum mengikat seluruh komponen masyarakat dan jika hukum itu dilanggar, maka tentu akan ada sanksi bagi pelanggar. Pada tulisan saya ini, saya akan membahas penyelesaian hukum pidana di luar pengadilan.

Sampai dengan saat ini, Hukum pidana di Indonesia masih mengadopsi hukum Belanda yang dibuat pada tahun 1830 yang dulu disebut dengan Wet Wetboek van Strafrech dan sekarang di Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, dalam hal penyelesaian pidana, tidak semua permasalahan pidana harus diselesaikan melalui ranah pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) juga sering kita lihat dalam beberapa pesoalan pidana atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian persoalan pidana sering terjadi didalam penyelidikan maupun sudah naik penyidikan yang dilakukan oleh apparat penegak hukum Polisi.

Dalam hal ini sebelum mediasi pasti ada tahap dari terlapor untuk negosiasi kepada perlapor bahwa pihak terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta untuk mencabut Laporan Polisi (LP), tidak sedikit juga jika pihak pelapor mengalami kerugian, pihak terlapor tidak segan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelapor.

Sebagai contoh pada tanggal 10 Juni 2020 kasus pencemaran nama baik yang menyeret Ketua Bidang Investigasi IPW Joseph Erwianto dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berujung damai. Hal itu sabagaimana mediasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Karena pada dasarnya, penyelesaian pidana di luar pengadilan haruslah merupakan delik aduan dan atas seizin dari pelapor untuk mau mencabut laporan yang dibuatnya mengenai pidana yang telah dilakukan oleh terlapor.

Pada peradilan pidana di Indonesia yang hanya ada satu pengecualian pidana delik umum yang dapat diselesaikan diluar pengadilan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain dari kasus itu, delik umum harus tetap diproses melalui pengadilan.

Penyelesaian pidana yang merupakan delik aduan di selesaikan diluar pengadilan apabila pelapor mencabut laporannya di kepolisian. Selama laporan terjadinya pidana tetap ada, maka perangkat Criminal Justice System harus memproses laporan tersebut.

Di dalam wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang tertuang dalam KUHAP, kepolisan berkewajiban memproses seluruh laporan yang masuk, kesalahan kepolisian apabila ada laporan yang dibuat oleh pelapor namun tidak diproses oleh pihaknya.

Contoh kasus yang menyayat hati adalah Fridatun, seoang Ibu rumah tangga yang berumur 30 tahun nekat mencuri susu untuk buah hatinya yang masih berumur dua tahun. Fridatun kedapatan mecuri empat susu kemasan disalahsatu took daerah Desa Jeruksing, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Ibu dua anak berlagak membeli barang, tetapi hanya membayar barang belanjaan yag hargnya murah. Karna penjaga took sering mengetahui pelaku mencuri beberapa barang dengan bukti rekaman CCTV, pemilik toko langsung memeriksa isi tas pelaku, ternya isinya aa susu kotak dan susu kaleng hasil curian.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya korban mengikhlaskan barang-barang yang dicuri. Pemilik toko sepakat diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak diproses secara hukum.

Dalam kasus ini, persoalan pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan, dimana hukum sejatinya mempertimbangkan rasa keadilan dibanding dengan menjalankan peraturan seperti menggunakan “kacamata kuda” yang terkesan kaku, terlebih Fridatun sudah mengakui perbuatannya yang salah yang dimana tujuan hukum itu sendiri secara edukatif sudah terpenuhi.

Disini dapat dipelajari bahwa salah satu syarat penyelesaian pidana diluar pengadilan perlu adanya peran dari pembuat laporan untuk mencabut laporannya tersebut.