Bansos Hak Warga, Anggota DPR: Laporkan Jika Ada yang Melakukan Penyelewengan!

perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka.

Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Warga diminta berani melapor jika ada penyelewengan terkait bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka.

"Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat (30/07)

Politisi partai Golkar itu menyebut bahwa sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat.

Kami juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu, katanya.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar bansos dapat langsung diterima warga dibanding proses penyaluran secara kolektif yang rawan penyelewengan. Ia mengatakan masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor sesa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.

"Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu. Ace sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan meminta temuan tersebut diusut tuntas.

"Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," tegasnya.