Pegawai KPK yamg tak Lolos TWK Ditawari Masuk BUMN, Novel Baswedan: Ini adalah Penghinaan Bagi Kami

Sementara itu, Komnas HAM menyimpulkan ada 11 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN baik ditinjau dari sisi kebijakan, perlakuan, maupun ucapan

Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan - Foto: JawaPos

Novel Baswedan, menilai, cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta sejumlah pegawai mengundurkan diri dan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk penghinaan. 

Novel Baswedan mengatakan, beberapa orang rekannya sudah mendapat perlakuan tersebut.

"Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," ujar Novel Baswedan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/09/2021).

Lebih jauh Novel Baswedan menegaskan, pihaknya berada di KPK bukan hanya sekadar mencari uang, melainkan berjuang memberantas korupsi. Oleh sebab itu, kata dia, langkah KPK itu semakin menunjukkan upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

"Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantasan korupsi," kata Novel Baswedan.

Sebelumnya, salah seorang sumber yang merupakan pegawai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengaku telah didekati oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, untuk masuk BUMN.

Akan tetapi, ia diberi syarat agar menandatangani surat pengunduran diri dan kesediaan disalurkan ke BUMN.

"Saya tadi ditelepon Deputi Pencegahan, bila mau akan disalurkan ke BUMN," kata sumber tersebut, Senin (13/09/2021).

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah -- termasuk Pahala Nainggolan -- untuk merespons isu yang sedang berkembang tersebut. Konfirmasi ke sejumlah pejabat struktural dan pimpinan KPK belum mendapat respons.

Adapun 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK akan diberhentikan pada 1 November 2021 mendatang.

Sementara itu, Komnas HAM menyimpulkan ada 11 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN baik ditinjau dari sisi kebijakan, perlakuan, maupun ucapan.

Selain Komnas HAM, Ombudsman pun sebelumnya telah mengumumkan temuan malaadministrasi dalam proses penonaktifan 75 pegawai termasuk TWK KPK. Namun, atas temuan Ombudsman itu baik KPK maupun BKN melayangkan keberatan.