Kenapa Pembaharuan Hukum Pidana Diperlukan, Wamenag Ungkap Tiga Alasan Utama

Kolonial Belanda sejak tahun 1918 atau lebih kurang 104 tahun.

Ilustrasi

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan tiga alasan kuat dibutuhkannya pembaharuan hukum pidana materil di Indonesia.

Karena menurutnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga saat ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda sejak tahun 1918 atau lebih kurang 104 tahun.

"Setidaknya ada tiga alasan kuat KUHP harus dilakukan perubahan. Pertama, sudah ketinggalan zaman. Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, revisi KUHP diharapkan dapat memberi jaminan terhadap HAM seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Wamenag dikutip dalam laman resmi Kemenag, Kamis (22/9/2022).

Diketahui, KUHP juga berasal dari sistem hukum kontinental (civil law system) yang dikenal dengan istilah wetbook van straf recht dan baru berlaku sebagai hukum positif di negara kita berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 jo UU Nomor 73 Tahun 1958 yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP yang berlaku juga sangat dipengaruhi oleh ajaran individualisme, liberalisme, dan individual rights sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar atau Staat fundamental norm yang merupakan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional.

"Penerapan sistem hukum yang tidak berasal dari kandungan nilai-nilai masyarakat suatu bangsa merupakan suatu problem tersendiri. Sehingga sebagai bangsa kita menyadari dengan sungguh bahwa terdapat ketidakcocokan antara sistem hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat bangsa," jelas Zainut.

Lebih lanjut, kata Zainut, saat ini RUU KUHP sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 dan sudah menjadi prioritas untuk tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan RUU KUHP menjadi sangat urgent atau penting untuk disempurnakan atau dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan dinamika yang hidup dalam masyarakat, khusus terkait hukum pidana.

"Proses penyusunan RUU KUHP telah diwarnai dengan diskusi-diskusi yang sangat intens dan panjang, sehingga Presiden memberikan arahan dan instruksi agar diadakan dialog publik, yang pada prinsipnya untuk mendapatkan masukan terkait substansi yang konstruktif dalam penyusunan RUU KUHP," pungkasnya.