Asyik, Pemprov DKI Berikan Keringanan Pajak Kendaraan Bagi Warga Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringan pajak daerah bagi warga DKI Jakarta.

Loket pajak STNK di Samsat.

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringan pajak daerah bagi warga DKI Jakarta. Kebijakan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 16 September sampai dengan 30 Desember 2019 mendatang.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menerangkan, kebijakan tersebut dibagi menjadi dua, pertama keringanan pengurangan pajak pokok.

Adapun pengurangan pokok pajak daerah mencakup beberapa jenis. Antara lain, termasuk bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan, pedesaan, dan perkotaan.

Meski begitu, sebelumnya Gubernur Anies Basewedan berharap agar masyarakat DKI Jakarta berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Tetapi, di sisi lain Pemprov DKI justru memberikan keringanan pajak terhadap pemilik kendaraan.

“Kebijakan tentang Keringanan Pajak Daerah. Kebijakan ini kita bagi dua, yang pertama keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, terutama bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi bangunan, pedesaan, dan perkotaan,” ungkap Faisal, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/09/2019).

Faisal menambahkan, pihaknya juga melakukan penghapusan sanksi administrasi piutang sembilan jenis pajak daerah.

“Penghapusan sanksi administrasi piutang 9 Jenis pajak daerah yakni hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2 sampai dengan tahun 2018. Kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB,” tuturnya

Untuk wajib pajak, Faisal berharap, masyarakat berperan aktif mengambil bagian dalam mengikuti Kebijakan Keringanan Pajak Daerah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi administrasi di bidang perpajakan.

“Kita memiliki data semua pengunggak pajak. Maka itu kami memberikan waktu untuk para penunggak menyelesaikan kewajibannya sebelum kami fokus pada penegakan kepatuhan pajak daerah,” tutupnya.