Gaduh Rangkap Jabatan di BUMN, Giliran BPK Membantah, Informasi Ombudsman RI Tidak Akurat?

Ombusdman RI merilis adanya pejabat di kementerian dan lembaga negara yang 'nyambi' menjadi komisaris BUMN. Karena menyeret BPK, langsung ada bantahan.

Anggota BPK Achsanul Qosasih

Tak sedang bercanda, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi membantah temuan Ombusdman RI tentang adanya pejabat BPK yang menjabat komisaris di BUMN. "Tidak benar ada pejabat BPK aktif sebagaimana disampaikan Ombudsman,” ujar Achsanul dikutip dari tempo.co, Senin (29/6/2020).

Achsanul mengatakan, pejabat yang dimaksud oleh Ombudsman tersebut telah pensiun dari jabatannya sejak 2017. Saat ini, yang bersangkutan sudah tidak bekerja di BPK. Masih ihwal rangkap jabatan di BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut wajar apabila pejabat di kementerian atau lembaga negara menjadi komisaris. Lantaran mereka adalah utusan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di BUMN.

"Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris di BUMN, maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan itu," ujar Arya di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan ada personel Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga BPK yang menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. "Apakah kita masih mau argumen bahwa kita negara yang bisa menjaga etika, bahkan lembaga penegak hukum dan pengawas pun jadi komisaris," ujar Alamsyah dalam konferensi video, Minggu (28/6/2020).  

Alamsyah mengaku tidak mengerti urgensi dari penunjukan personel lembaga pengawas dan penegak hukum tersebut di jajaran komisaris perseroan. Ia yakin ada alasan di balik penunjukkan tersebut. Untuk itu, ia mengatakan bakal menanyakan langsung kepada Kementerian BUMN terkait kondisi tersebut.

Berdasarkan data instansi non kementerian asal para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan pada 2019, Ombudsman mencatat 27 orang berasal dari TNI, 13 orang dari Polri, 12 orang dari Kejaksaan. Kemudian, 11 orang dari Pemerintah Daerah dan 10 orang dari Badan Intelijen Negara. Selanjutnya, 10 orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, 6 orang dari Kantor Presiden atau Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Staf Presiden, 4 orang dari BPK, serta 19 dari instansi lainnya.