Dosen UGM: Sebelum Rizieq Shihab, Polisi Harusnya Periksa Mahfud MD Lebih Dulu

Menurutnya, inkonsistensi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani COVID-19 terus terjadi hingga Habib Rizieq Shihab pulang dan menimbulkan kerumunan. Terbaru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diperiksa polisi menyinggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD - Foto: Wisnu Agung/Beritagar.id

Penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 di Indonesia menunjukkan sejumlah langkah inkonsisten. Kondisi ini terlihat dari kasus kerumunan pendukung Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab yang berujung pada berbagai permasalahan lain.

Hal itu disampaikan pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM), Bayu Dardias saat menjadi pembicara pada diskusi daring ‘Politik Pemerintahan 2020: Mencari Normalitas Baru dalam Rentetan Disrupsi’, yang disiarkan langsung di Youtube, Jumat (18/12/2020).

Menurutnya, inkonsistensi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani COVID-19 terus terjadi hingga Habib Rizieq Shihab pulang dan menimbulkan kerumunan. Terbaru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diperiksa polisi menyinggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Rizieq Shihab di-welcome sama Mahfud dan diizinkan dijemput (di bandara). Ini inkonsisten dan ada perlawanan (dari RK). Pemanggilan polisi dari upaya tegakkan protokol kesehatan menjadi motif politik. Seharusnya yang dipanggil Menko (Polhukam) dulu, tapi (polisi) enggak bisa karena atasannya,” tutur Bayu.

Tidak selarasnya pusat dan pemda juga terlihat dari data perkembangan COVID-19 yang berbeda. Selain itu, ada masalah antara lembaga adhoc dan permanen, yakni Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan yang membuat penanganan wabah tak optimal. Kondisi serupa juga terjadi antara badan eksekutif dan badan legislatif.

“Antar-otoritas tidak selaras. Negara kita ada persoalan tidak bergotong royong di semua elemen di masa pandemi. Pemerintah tidak sejalan mengatasi wabah,” kata dia.

Padahal kondisi itu menjadi tontonan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada COVID-19 seperti ditunjukkan di sejumlah survei. 

“Ketidakjelasan pusat-daerah jadi implikasi serius di masyarakat sehingga mereka tidak peduli dan angka penularan COVID-19 jadi tinggi,” ujarnya.

Menurut Bayu, Indonesia masih tertolong oleh kondisi ekonomi selama pandemi karena kebijakan membolehkan mobilitas disertai penerapan protokol kesehatan. 

“Indonesia bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang terburuk. Kapasitas kita setara negara-negara terbelakang di Afrika,” tegasnya.