Bekerja dalam Senyap, Vaksin Nusantara Lolos Uji Klinis, Ini Saran Golkar ke Pemerintah

Kendati begitu, Melki mengaku menyadari bahwa ada sejumlah kalangan yang masih meragukan keberadaan vaksin Nusantara ini.

Vaksin

Vaksin Nusantara yang saat ini menuai pro kontra di masyarakat mendapat komentar dari anggota Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurut pria yang akrab disapa Melki itu, pihaknya telah berkunjung dan melihat langsung serta mendengar presentasi dari tim peneliti Universitas Diponegoro (Undip) dan RS Kariadi yang beberapa bulan ini telah melakukan uji klinis tahap 1 kepada 30 orang.

"Mereka bekerja dalam senyap dan diam mulai berani membuka diri dan publikasi setelah proses uji kilinis tahap 1 selesai dan hasilnya positif berpotensi menjadi vaksin dengan metode baru dan bersifat individual," ungkap Melki, Senin (22/2/2021).

Menurut Melki, hasilnya sesuai presentasi para peneliti bahwa vaksin Nusantara aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping. Dia menuturkan, kepada 30 relawan uji klinis tahap 1 dan peningkatan antibodi tubuh untuk melawan virus covid-19 hasilnya relatif tinggi.

"Perwakilan BPOM RI juga hadir saat itu dan menerima langsung hasil penelitian uji klinis tahap 1 untuk diteliti lebih lanjut sebelum masuk ke uji klinis tahap 2," ujar politikus Partai Golkar itu.

Kendati begitu, Melki mengaku menyadari bahwa ada sejumlah kalangan yang masih meragukan keberadaan vaksin nusantara ini. Karena itu, ia menyarankan kepada para peneliti dan berbagai kalangan yang punya pendapat lain untuk langsung ke Undip atau RS Kariadi atau bisa juga menunggu hasil BPOM yang tengah mengecek data ini.

Bagi Melki, komentar yang tidak melalui konfirmasi ke peneliti atau melihat hasil BPOM tidak memberikan kontribusi apapun terhadap upaya pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan produksi dan penggunaan obat dan alat kesehatan dalam negeri yang menjadi pesan Presiden Jokowi bagi sektor kesehatan.

"GeNose dan vaksin nusantara jika telah melalui serangkaian uji sesuai ketentuan yang berlaku bisa menjadi pintu masuk membangun kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan," pungkasnya.