DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Gelombang Kedua Corona

Lonjakan penularan yang banyak disebut Gelombang Kedua bahkan sudah terjadi di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Filipina.

Ilustrasi Paramedis Corona

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyatakan, pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus Corona (Covid-19) di tanah air.

Hal ini perlu dilakukan mengingat sejumlah prakondisi peningkatan penularan virus corona sudah terjadi, seperti pengabaian Protokol Kesehatan di pusat-pusat keramaian dan mobilitas orang dalam jumlah besar di masa jelang libur Lebaran.

Bahkan menurut Charles, di sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau, lonjakan sudah terjadi dan membuat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) rumah sakit di wilayah tersebut sudah di atas 60 persen.

"Lonjakan di sejumlah provinsi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk penularan secara nasional," ujar Charles kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Lebih lanjut Charles menganggap, prakondisi peningkatan penularan Covid-19 juga diperparah dengan masuknya varian-varian baru virus corona yang lebih menular, seperti dari India, Afrika Selatan dan Inggris. Menurutnya, lonjakan penularan yang banyak disebut Gelombang Kedua bahkan sudah terjadi di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Filipina.

"Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat dalam menghadapi skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dan ICU khusus Covid-19, suplai oksigen, dan sebagainya. Lebih baik kita punya ketersediaan tempat tidur dan suplai oksigen yang surplus dan belum terpakai, ketimbang nanti kewalahan ketika dibutuhkan karena lonjakan penularan," tuturnya.

Di samping itu, kata Charles, pemerintah juga harus terus memperketat pintu-pintu masuk di perbatasan, dan juga pengetatan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Serta harus kosisten dalam penerapan kebijakan larangan mudik.

"Data Kemenhub yang menyebut 27 juta orang tetap berniat mudik meski sudah ada larangan, bisa menjadi pegangan pemerintah bagaimana seharusnya penegakan aturan larangan mudik itu dilakukan," pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.