Transmigrasi Bukan Urusan Wajib, Namun Kesejahteraan Adalah Hak Transmigran

Regulasi menyatakan kewenangan pusat, sementara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan bersedia membantu melalui bekerjasama untuk melakukan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi kebutuhan transmigran

Direktur Regional II Bappenas, Roudo

Kemenko PMK kembali mengkoordinasikan terkait rancangan kesepakatan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah pada bidang transmigrasi. Rapat ini bertujuan untuk menyusun kesepakatan pembagian kewenangan pusat dan daerah terkait penataan persebaran penduduk dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Selain dihadiri oleh Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan jajaran Direktur, Kemendes PDTT rapat lintas kementerian kali ini juga mengundang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kab. Sijunjung. 

Direktur Regional II Bappenas, Roudo menegaskan, target RPJMN tahun 2020-2024 yakni revitalisasi 52 kawasan transmigrasi. 

Revitalisasi dimaksud untuk tidak membuka kawasan baru melainkan memenuhi kuota transmigran di kawasan yang terbangun, mendorong pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta konektifitas dengan kawasan strategis kabupaten. 

Dilengkapi oleh Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Kemendes PDTT bahwa selain 52 kawasan yang menjadi target RPJMN, Kemendes PDTT memiliki target pengembangan 100 kawasan prioritas bidang sehingga tidak mengabaikan kawasan transmigrasi sebelumnya.

Banyak kondisi ideal yang diharapkan dan tertera pada kesepakatan namun tidak selarai dengan UU nomro 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, seperti pemerintah kabupaten hanya melakukan penataan penduduk yang berasal dari satu kabupaten atau yang berasal dari lokal daerah mereka sendiri. 

Sementara ketika transmigran yang berasal dari lintas provinsi sudah menempati lokasi, kebutuhan penduduk dalam beberapa pelayanan dan pemberdayaan sangat tinggi dan tidak mungkin diabaikan atau menunggu pemerintah pusat.

Sebagai perwakilan pemerintah daerah penerima transmigran, Kepala Bidang Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menggambarkan kurang mendukungnya rergulasi yang ada. 

“Saat ini transmigran didominasi oleh trasmigran lintas provinsi. Sumber daya pemerintah pusat, akses, dan intensitas penataan penduduk lintas provinsi terbatas. Regulasi menyatakan kewenangan pusat, sementara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan bersedia membantu melalui bekerjasama untuk melakukan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi kebutuhan transmigran.” 

Sebagai angin segar, Pemutakhiran Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 telah mengakomodir masukan daerah, seperti menghapus kata “lokal” pada penyuluhan transmigrasi dan pada pelatihan transmigrasi. 

Sekarang pemerintah asal maupun pemerintah tujuan dapat melakukan kegiatan tersebut, meskipun pada penataan persebaran penduduk dan pengembangan satuan permukiman belum demikian.

Pemerintah sepakat bahwa program transmigrasi masih strategis untuk ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah melalui persebaran penduduk, menjaga batas dan kedaulatan negara, serta berkontribusi pada penginkatan kesejahteraan rakyat, melalui terwujudnya desa-desa definitif, kecamatan dan Kabupaten baru, menjadi calon Ibu Kota Negara, serta melahirkan beberapa kepala daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah mendukung kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun peruntukkan kerjasama perlu ditelaah kembali oleh lintas Ditjen Kemendagri. 

Demikian juga dengan Kementerian Desa PDTT diharapkan segera mengeluarkan NSPK untuk menjadi pedoman apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Herbert selaku pimpinan rapat menyampaikan, UU tentang pemerintahan daerah sejatinya berfokus pada penyelenggaraan pelayanan dasar dan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu pemerintah tetap harus lebih fokus pada 6 urusan. 

Aspirasi dan idealitas tetap perlu memperhatikan azas pengaturan regulasi dan Undang-Undang. 

Pemberdayaan kawasan transmigrasi dapat melengkapi sekaligus menjadi lokus dari 6 urusan yang dimaksud, sehingga tidak hanya fokus pada karakter kawasan dan cenderung abai pada kebutuhan masyarakat yang sudah menetap. 

Kolaborasi dapat terjadi pada hal apa saja. Perbaikan regulasi akan tetap dibutuhkan sebagai proses dari implementasi regulasi itu sendiri. 

Kesepakatan rancangan yang telah dilakukan yaitu perencanaan dan pembangunan poin pertama, sedangkan untuk pembangunan poin kedua dan pengembangan perlu ditegaskan kembali secara teknis setiap sub urusannnya.

Telahaan internal Kemendagri terhadap rancangan yang telah selesai diharapkan dapat segera menjadi pertimbangan tindaklanjut kesepakatan kewenangan yang diharapkan.