Dukung Program Kemensos Santuni Anak Yatim Piatu, DPR Pastikan Kawal Anggaran Sampai  Persetujuan Kemenkeu

Kuota untuk berikutnya tidak hanya karena Covid-19, pada 2022 semua anak yatim di Indonesia kita berharap untuk mendapatkan bantuan, kita berikan anggaran itu kurang lebih kuota 5 juta anak yatim

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat penyaluran bantuan ATENSI di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/09/2021)

Komisi VIII DPR RI memastikan mendukung penuh terhadap kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Salah satu yang menjadi dukungan prioritas wakil rakyat ini yaitu inisiatif Mensos Risma memberikan bantuan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Yang menarik untuk kali ini adalah kita bersepakat dengan kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim. Anak yatim ini per anak, per kepala mereka yang sudah sekolah diberikan bantuan setiap bulan Rp200 ribu sedangkan yang belum sekolah Rp300 ribu, ini saya kira yang terbaru," kata Bukhori, saat penyaluran bantuan ATENSI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, di GOR Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/09/2021). 

Lebih lanjut, politikus partai PKS itu, mengungkapkan untuk Kabupaten Kendal sendiri sudah tersalurkan sekitar 70 anak dari kuota 700 anak. Ia juga menyampaikan pada 2022 nanti bantuan tersebut tidak hanya untuk anak yatim piatu yang terdampak Covid-19, melainkan untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia yang tidak terdampak pandemi. 

"Kuota untuk berikutnya tidak hanya karena Covid-19, pada 2022 semua anak yatim di Indonesia kita berharap untuk mendapatkan bantuan, kita berikan anggaran itu kurang lebih kuota 5 juta anak yatim," kata Bukhori. 

Kemensos sebelumnya, mengusulkan anggarannya Rp 11,64 triliun untuk 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah. Meski didukung penuh oleh Komisi VIII DPR RI, tapi usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. 

Oleh karena itu, Bukhori menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"DPR yang sebelumnya mengusulkan dan kemudian ibu menteri setuju jadi kami tidak hanya mendukung tapi mengawal sampai kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya. 

Senada dengan hal itu, Mensos Risma juga berharap agar usulan anggaran untuk 2022 yang diperuntukannya tak lagi hanya untuk anak yatim karena Covid-19, tapi juga untuk anak yatim bukan karena Covid-19 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati tapi itu kan dilihat juga anggarannya," kata Risma.

Sebagai Informasi, data per 23 September 2021 tercatat data masuk untuk bansos anak yatim piatu sudah terlaporkan  sebanyak 38.000 anak. Lalu, yang sudah di validasi sebanyak 28.000 anak dan 10.000 anak sedang dilakukan pendataan ulang. 

Kemudian, data yang sudah dilakukan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak. Namun, yang sudah pencairan sebanyak 2.000 anak.