Rencana Wajib PeduliLindungi di Pasar Rakyat, YLKI Kritik Begini...

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi rencana penggunaan aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat atau pasar tradisional.

Rencana penggunaan aplikasi pedulilindungi di pasar rakyat

Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengatakan, penerapan aturan jangan hanya melihat DKI Jakarta. “Kebijakan itu jangan DKI Jakarta minded, harus dipikirkan bagaimana, apakah applicable juga di daerah atau tidak,” kata Agus, dikutip dari Liputan6.com, Senin (27/9/2021).

Hal itu ia sampaikan lantaran kondisi daerah lain yang belum bisa mengejar standar yang berlaku di DKI Jakarta. Misalnya, pada tingkat kemampuan masyarakat serta kesiapan sarana prasarana pasar rakyat.

Agus menekankan, belum semua orang memiliki handphone atau perangkat seluler yang canggih. Agus mengatakan, orang cenderung untuk mementingkan kebutuhan pokok saat ini ketimbang kebutuhan sekunder. “Ketika punya pun belum tentu yang mendukung yang bisa install PeduliLindungi, ini juga perlu jadi catatan, jangans sampai kebijakan yang akan diterapkan nasional scoopnya hanya jakarta minded,” katanya.

Menyambung pelaksanaan PeduliLindungi di pasar modern, ia menilai masih cukup efektif, namun di pasar rakyat atau pasar tradisional perlu lebih diperhatikan. “Ini tidak aplicable, jadi tidak tepat (bagi) baik penjual maupun pembeli. Jika melihat di implementasi di lapangan pelaksanaan prokes itu sudah mulai kendor,” katanya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa ada satu hal yang perlu dipahami dalam penerapan PeduliLindungi di berbagai aktivitas ini. Ia mengatakan, aplikasi yang menonjolkan keterangan vaksinasi seseorang tersebut bukan jaminan orang akan tak bisa terpapar Covid-19.

Vaksinasi, kata dia, adalah salah satu cara perlindungan untuk diri sendiri, bukan untuk melindungi orang lain. “Dia (sudah) di vaksin, terus terpapar, itu menyebarkan ke orang juga masih bisa. Harus dipahami vaksin itu bukan untuk kemudian tidak mungkin terpapar, bisa terpapar dan bisa juga menular,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat jangan sampai euforia dengan adanya status vaksinasi seseorang. Bahkan, ia menyayangkan banyak orang yang telah divaksinasi justru melakukan aktivitas tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Lebih lagi, ia menilai kesalahan persepsi lainnya bahwa status vaksinasi ini disebut-sebut sebagai ‘barang jualan’. “Misal di iklan selebaran-selebaran yang menyatakan ‘seluruh karyawan kami sudah di vaksin dosis lengkap’, ini hubungannya apa dengan konsumen, ini kan kebutuhan mereka bahwa mereka akan aman dan potensi lebih kecil terpapar dengan gejala berat,” tuturnya.