Biayai Proyek Ibu Kota Baru, Aset Negara di DKI Bakal Dilego, Ekonom Pesimis Bakal Optimal

Rencana pemerintah menjual aset negara di DKI untuk membiayai proyek Ibu Kota Negara (IKN) anyar, diprediksi sulit maksimal.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah

Pemerintah memberi sinyal aset negara yang ada di DKI Jakarta bakal dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan mega proyek IKN di Kalimantan Timur. Total nilai aset negara yang berada di DKI Jakarta,  mencapai Rp1.000 triliun.

Namun, belum diketahui apakah pemerintah bakal menjual aset yang ada di DKI Jakarta agar mendapatkan penerimaan. Pemerintah juga membuka peluang sebagian besar aset disewakan.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, harus ada keterangan atau pemisahan secara jelas terkait aset pusat yang ada di DKI Jakarta dengan aset Pemprov DKI Jakarta.

Piter menganggap tidak mudah kalau mau menjual aset negara. "Harus dibedakan antara mengelola untuk mendapatkan penerimaan dan menjual. Pemerintah Pusat sangat tidak mudah menjual aset milik negara," kata Piter, Minggu (28/11/2021). "Ada ketentuan yang cukup ketat yang harus dipenuhi bila pemerintah akan menjual aset negara," tambahnya.

Piter mengatakan, aset-aset negara di DKI Jakarta yang tidak dimanfaatkan lagi ketika ibu kota negara pindah, harus dipikirkan dengan baik. Misalnya, ada gedung-gedung pemerintah yang kosong bisa disewakan kepada swasta.

"Kalaupun pemerintah memutuskan untuk menjual aset-aset negara, maka dipastikan pemerintah harus menempuh prosedur yang berlaku. Termasuk di antaranya menurut saya adalah mendapatkan izin dari DPR," tutur Piter.

Sebelumnya,  Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarman mengungkapkan, saat ini, masih dilakukan pemetaan untuk memilah aset mana saja yang bisa dikelola untuk mendatangkan penerimaan.

Pemerintah tidak ingin terburu-buru memutuskan menjual aset negara lantaran takut bakal berdampak pada jatuhnya harga jual. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah juga bakal membuka kemungkinan ditempuhnya skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Sehingga bisa saja sebagian besar aset tersebut disewakan. "Tidak harus selalu dijual, bisa saja kan kita kerja samakan di waktu 30 tahun, berapa tahun. Uangnya digunakan untuk di sana," terangnya.