Singgung Warga Kalimantan dan Sebut Prabowo Mengeong, IPW Dukung Bareskrim Proses Edy Mulyadi: Bisa Pasal Berlapis

IPW mendukung proses ini ditangani oleh Bareskrim karena muatan sosial politiknya sangat besar

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso 

Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terkait laporan dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat terhadap kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy Mulyadi, yang telah menyebut Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai 'tempat jin buang anak'.

"Ya laporan sudah diterima dan tim Siber langsung melakukan penyelidikan kasus tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (25/1/2022).

Dedi mengatakan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim-lah yang menangani kasus dugaan ujaran kebencian oleh Edy Mulyadi. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan mendukung Bareskrim memproses kasus Edy Mulyadi karena dinilai bermuatan sosial politiknya yang sangat besar.

Apalagi, kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, ujaran Edy Mulyadi bisa dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

"IPW mendukung proses ini ditangani oleh Bareskrim karena muatan sosial politiknya sangat besar," tegas Sugeng.

Dia juga menegaskan bahwa ujarannya ke Prabowo dengan menyebut Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seperti "macan yang jadi mengeong".

"Bisa dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE," pungkasnya.

Pernyataan Edy berkaitan dengan pernyataannya yang menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur yang disebutnya sebagai "tempat jin buang anak".

Dalam video yang beredar, Edy Mulyadi yang mengaku sebagai wartawan senior menyatakan bahwa lahan untuk ibu kota negara baru tak strategis dan