IPW Minta Kapolri Turun Langsung untuk Usut Dugaan Suap Tambang Ilegal Kabareskrim Agus Andrianto

Sugeng Teguh Santoso menilai, langkah itu diperlukan karena dalam kasus itu Agus Andrianto merupakan seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang tiga. Karenanya, kata dia, paling tepat Tim Khusus harus dipimpin oleh Jenderal bintang empat atau kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo - Foto: Antara/Fajar Ali

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penyelidikan kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto.

Sugeng Teguh Santoso menilai, langkah itu diperlukan karena dalam kasus itu Agus Andrianto merupakan seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang tiga. Karenanya, kata dia, paling tepat Tim Khusus harus dipimpin oleh Jenderal bintang empat atau kapolri.

"Tim khusus diketuai oleh Kapolri adalah paling tepat," ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/11/2022).

Sugeng menilai pembentukan timsus harus mengikutkan pihak eksternal seperti dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tujuannya, supaya penanganan kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal yang dibongkar oleh Ismail Bolong menjadi transparan.

"Tim khusus dari internal dan eksternal seperti Kompolnas. Tranparansi dan akuntabilitas lebih terjaga," ujarnya.

Menurutnya isu setoran dana perlindungan tambang ilegal dapat makin menjatuhkan citra Polri di masyarakat. Karenanya Sugeng menilai saat ini masyarakat sedang menunggu janji Kapolri akan 'memotong kepala ikan busuk'.

"Serta juga ucapannya, yakni bagi siapa saja yang melanggar hukum dan tidak ikut gerbong perubahan, akan dikeluarkan. Semua ini kalau dilakukan oleh Kapolri, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat," ucapnya.

Guna membuktikan ucapannya itu, Sugeng meminta semua pihak seperti eks Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo; eks Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Hendra Kurniawan; dan Ismail Bolong untuk diperiksa atau dilakukan tindakan yang diperlukan.

"Termasuk membuka kembali dokumen-dokumen pemeriksaan Propam era Ferdy Sambo yang menjadi dasar laporan Ferdy Sambo pada Kapolri," tuturnya.

"Sehingga terdapat kepastian hukum tidak sekedar menjadi pergunjingan yang efeknya menjatuhkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri," pungkasnya.

Diketahui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Propam oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule soal dugaan gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal.

Agus diduga telah menerima uang senilai Rp6 miliar dari Ismail atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Kami memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri," ujarnya di gedung Bareskrim Polri, Senin (07/11/2022) lalu.

Iwan juga meminta agar Propam Polri menindaklanjuti hasil pemeriksaan Ismail terkait bisnis yang ia lakukan saat masih aktif di Polresta Samarinda. Ismail diketahui kini telah pensiun sejak Juli lalu.

"Bahwa pengakuan tersebut bukan pengakuan biasa saja, melainkan sebuah pengakuan yang menyeret nama seorang pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri," tuturnya.