Kemen PPPA Pastikan Pendampingan Hukum dan Psikologis Untuk Korban Pelecehan Minahasa Selatan

Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA), akan memastikan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) mendapatkan pelayanan yang komperhensif sesuai kebutuhan AMPK

Deputi PKA Kemen PPPA, Nahar

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan pendampingan hukum dan psikologis diperoleh korban kasus pelecehan seksual di Minahasa Selatan yang dilakukan oleh oknum guru kepada enam muridnya.

“Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA), akan memastikan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) mendapatkan pelayanan yang komperhensif sesuai kebutuhan AMPK. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis bagi para korban juga akan dipastikan dapat diberikan. Kemen PPPA juga akan  mengawal proses hukum bagi terduga pelaku,” tegas Deputi PKA Kemen PPPA, Nahar.

Dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Sulawesi Utara, bersama Kepala Dinas DP3AD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah) Sulawesi Utara, dan UPTD Minahasa Selatan melakukan penjangkauan ke rumah korban anak. Dalam penjangkauan tersebut psikolog dilibatkan untuk melakukan asesmen kondisi psikis bagi korban anak, juga melibatkan advokat dari UPTD PPA.

Terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Minahasa Selatan dan sedang dalam proses untuk dilakukan penangkapan.

Dugaan tindak perbuatan cabul yang dilakukan tenaga pendidik di Minahasa Selatan melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksinya dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak lima milyar rupiah. Kasus pelecehan dilakukan oleh pihak guru yang merupakan tenaga pendidik, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sanksi juga dapat diberikan oleh Kemendikbud kepada Satuan Pendidikan antara lain berupa rekomendasi penurunan level akreditasi, dan pemberhentian pendidik atau tenaga pendidik kepada Pemda dan Satuan Pendidikan, serta pemberhentian terhadap bantuan dari pemerintah.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan tersangka guru di Minahasa Selatan terhadap enam siswi berkembang di media sosial pada 12 Oktober 2021. Kasus ini mendapat banyak perhatian setelah salah satu siswa mengunggah foto tersangka guru sedang memegang bagian sensitif   tubuh korban.