Hampir Seluruh Daerah Pilkada 2020 Terpapar COVID-19, KPU: Wajib Dilaksanakan, tak Bisa Ditunda!

Dewa memahami sejumlah kalangan masyarakat menuntut penundaan pilkada. Ia menilai tuntutan itu sebagai kepedulian masyarakat terhadap kerja KPU

Meski Hampir Seluruh Daerah Peserta Pilkada 2020 Terpapar COVID-19, KPU Mengatakan Pilkada Wajib Digekar - Foto: Ilustrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi desakan masyarakat yang meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda karena pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 masih melanda Indonesia.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan aturan waktu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. KPU hanya menjalankan undang-undang yang berlaku.

"KPU tetap berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan ini tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan jadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Sepanjang belum ada keputusan lain, tentu kami wajib melaksanakannya," kata Dewa dalam webinar yang digelar KPU, Selasa (15/09/2020).

Dewa mengatakan penundaan pilkada memang dimungkinkan dalam undang-undang. Penundaan bisa dilakukan melalui kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan DPR. Namun menurutnya belum ada opsi penundaan hingga saat ini.

"Sekali lagi tahapan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Dewa memahami sejumlah kalangan masyarakat menuntut penundaan pilkada. Ia menilai tuntutan itu sebagai kepedulian masyarakat terhadap kerja KPU. Di saat bersamaan, KPU berusaha memperketat penerapan protokol kesehatan terkait COVID-19. Salah satunya dengan merevisi PKPU Nomor 4 Tahun 2017 terkait kampanye.

"Kami atas masukan berbagai pihak itu juga sedang melakukan sejumlah pendalaman mudah-mudahan bisa kita selesaikan," ucap Dewa.

Sebelumnya, desakan penundaan pilkada menguat usai Bawaslu mencatat 316 bapaslon di 243 daerah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Usai kejadian itu, sejumlah kalangan menuntut penundaan pilkada. Bahkan sebuah petisi yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di change.org telah ditandatangani 31.548 orang per Selasa (15/09/2020).

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 280 dari 309 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 telah terpapar virus yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China tersebut.

Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan 280 daerah itu terbagi dalam tiga kategori zona, yaitu merah, oranye, dan kuning.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, kata Jokowi, tak ada satu pun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengkritik langkah Presiden Jokowi yang mendesak KPU agar tetap menggelar Pilkada Serentak di masa pandemi COVID-19.

Dia berpendapat, presiden tidak seharusnya mengatur-atur KPU. Sebab KPU adalah lembaga mandiri yang bebas intervensi dan bisa menentukan kebijakannya sendiri.

Hadar juga mengkritisi desain Pilkada 2020 yang menurutnya keliru sejak dimulai lagi 15 Juni 2020. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengharuskan KPU berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR jika hendak menunda pilkada.

Dengan aturan itu, kata Hadar, KPU kehilangan kemandirian untuk mengelola pilkada. Padahal menurut Hadar, seharusnya KPU bisa menyetop pilkada jika pandemi COVID-19 semakin parah.

Hampir Seluruh Daerah Peserta Pilkada Terpapar COVID-19

Ironisnya, di tengah desakan agar Pilkada 2020 tetap digelar, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 280 dari 309 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 telah terpapar virus mematikan tersebut.

Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan 280 daerah itu terbagi dalam tiga kategori zona, yaitu merah, oranye, dan kuning. Wisnu mencatat ada banyak perubahan sejak Minggu (06/09/2020).

"Risiko tinggi atau merah dari 45 ke 22 kabupaten/kota. Risiko sedang atau oranye dari 152 ke 176 kabupaten/kota. Risiko rendah atau kuning dari 72 ke 82 kabupaten/kota," kata Wisnu dalam webinar yang digelar KPU, Selasa (15/09/2020).

Di saat yang sama, ada 17 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona hijau. Daerah itu pernah memiliki kasus COVID-19, tapi saat ini sedang tidak mencatat kasus sama sekali.

Selain itu, Satgas juga mencatat ada 12 kabupaten/kota lainnya yang tidak terdampak COVID-19. Daerah-daerah ini sama sekali belum pernah mencatat kasus positif COVID-19 sejak awal pandemi.

"Jadi dari 309 itu, yang tak terdampak hanya tinggal 12 kabupaten/kota saja," tuturnya.

Pemerintah telah memutuskan tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, meski pandemi COVID-19 tak kunjung membaik. Gelaran di tanggal 9 Desember ini diperkirakan melibatkan 105.852.716 orang di 270 daerah.

Sejumlah kalangan masyarakat mendesak penundaan pilkada. Epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra bahkan memprediksi pilkada akan menghasilkan klaster jumbo COVID-19.

"Kita berharap Pemerintah tidak menganggap sepele Pilkada. Adapun kasus COVID-19 sudah hampir 200 ribu, jadi bayangkan nanti kita bisa tembus 500 ribu bahkan melonjak sejuta kasus," kata Hermawan.