Pemerintah Bersikukuh Kebut Pembangunan IKN Baru, Emil Salim: Masih Pandemi, Banjir Pukul Rakyat Kecil, Masih Realistiskah?

Bahkan pada saat yang sama, pembangunan ekonomi masih terhambat oleh apa yang disebutnya 'ambil jarak antarmanusia'. Tak hanya itu, bencana banjir disebut Emil Salim sangat berdampak pada kehidupan rakyat kecil

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim - Foto: TEMPO/Andi Prasetyo

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mempertanyakan keinginan pemerintah yang tetap bersikukuh mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Melalui akun Twitter resminya, @emilsalim2010, Senin (22/02/2021), mantan Menteri Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara ini mempertanyakan keinginan tersebut lantaran pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 belum berakhir. 

Bahkan pada saat yang sama, pembangunan ekonomi masih terhambat oleh apa yang disebutnya 'ambil jarak antarmanusia'. Tak hanya itu, bencana banjir disebut Emil Salim sangat berdampak pada kehidupan rakyat kecil.

"Jika Covid 19 belum tertundukkan, pembangunan ekonomi masih dihambat “ambil jarak antar manusia” dan banjir masih deras memukul kehidupan rakyat kecil, masih realistiskah keinginan PU-Bappenas untuk tetap kekeh bangun ibu-kota Negara baru di Kalteng?" demikian cuitan Emil Salim.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam mendorong investasi.

Namun, pembangunan IKN hanya dapat dilakukan dengan satu prasyarat, yaitu pandemi COVID-19 sudah bisa terkendali, disertai dengan disiplin protokol COVID-19 yang tinggi, dan vaksinasi telah berjalan. 

“Kalau IKN bisa dijakdikan pilihan dalam rangka mendorong investasi, kenapa tidak? Tapi, dengan syarat, pertama, pandemi sudah bisa dikendalikan,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (09/02/2021). 

Lebih jauh Suharso mengatakan, jika hal ini berjalan, maka pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN, khususnya untuk perumahan dan perkantoran.

Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan IKN tidak akan memberikan beban pada APBN.

“Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar, langsung ratusan triliun, tapi pemerintah sewa saja untuk rumah dan kantor kepada investor swasta,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan IKN tersebut dapat menggerakkan industri bangunan, misalnya industri semen, paku, kayu, dan lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.