Kini Terbuka, DPD Nyatakan Dukung Amandemen Kelima UUD 1945

Sultan meminta penataan fungsi kelembagaan DPD RI dalam wacana amandemen UUD 1945.

Kantor DPD RI

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mendukung amandemen UUD 1945. Menurut Sultan, amandemen kelima sudah semestinya dilakukan untuk menyempurnakan amandemen yang telah dilakukan sebelumnya.

"Bahwa sebenarnya ada masalah di tataran hulu kita sebagai bangsa. Kita tidak bisa meminta pemerintah berbuat lebih. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah hanya menjalankan konstitusi dan Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, kalau kita membenahi di sektor hilir, pekerjaan kita tidak akan menyelesaikan substansi dari permasalahan yang ada secara fundamental. Jadi Amandemen ke-5 harus kita songsong dengan menggelorakan semangat melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa dan negara ini,” ujar Sultan dikutip dari siaran pers, Senin (21/6).

Sultan meminta penataan fungsi kelembagaan DPD RI dalam wacana amandemen UUD 1945. Penting melihat DPD RI sebagai lembaga perwakilan masyarakat di daerah.

Menurut Sultan, restrukturisasi parlemen dalam kamar legislasi Indonesia MPR-DPR-DPD, menimbulkan dinamika yang tidak seimbang dan terjadi diskriminasi peran.

"Pelaksanaan peran ketiga lembaga parlemen tersebut menimbulkan dinamika yang tidak seimbang. Diskriminasi peran, fungsi dan kewenangan dirasakan sangat mempengaruhi kualitas legislatif secara umum. DPR mendapat mandat penuh dari konstitusi sebagai lembaga legislatif, MPR secara fungsional lebih bersifat adhoc, sedangkan DPD tidak memiliki keistimewaan berarti selain hak saran dan usul. Keberadaan lembaga Negara yang setara secara eksistensial, dengan legitimasi yang kuat dan senjang secara fungsional itu merupakan anomali dalam praktik parlemen Indonesia sehari-hari," ujarnya.

DPD RI mendorong adanya keseimbangan dan wewenang. Amandemen UUD 1945 itu dinilai perlu untuk menyelesaikan masalah kelembagaan tersebut.

"Maka kami (DPD RI) bersepakat bahwa amandemen kelima merupakan jawaban dari proses berlembaga dan menata ketatanegaraan kita yang bukan hanya berpikir pada kepentingan sesaat. Tapi menjangkau seluruh kepentingan bangsa jauh di masa yang akan datang," ucap Sultan.