Sebut Indonesia Darurat Militer Hadapi Pandemi, PKS Kritik Keras Menko Muhadjir: Jangan Asal Ngomong

Ucapan Muhadjir menunjukkan kurangnya koordinasi di internal pemerintah.

Menko Muhadjir

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat kritik dari Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta. Dia menilai pernyataan itu tidak tepat dan terdengar ngawur.

Menurut Sukamta, ucapan Muhadjir semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internalnya.

"Sudah hampir satu setengah tahun pandemi Covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas. Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya," tegas Sukamta dikutip Sabtu (17/7).

Sukamta berpandangan, istilah darurat militer punya definisi tersendiri yang dijelaskan dalam Perpu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Sementara jika saat ini dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) setiap mobilisasi TNI Polri harus dengan persetujuan DPR.

"Sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuannya soal mobilisasi TNI. Jadi Pak Menteri jangan asal menggunakan istilah, karena ada konsekuensi hukumnya. Belum lagi daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer. Kan tidak seperti itu kondisinya," ucapnya.

Dia memandang persoalan wabah virus saat ini rujukannya UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perangkat di UU ini sudah sangat jelas, termasuk soal karantina wilayah atau lockdown yang bisa digunakan untuk pengendalian pandemi.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini meminta Muhadjir untuk lebih memahami undang-undang. Hal ini supaya pengerahan TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan

"Silahan pemerintah libatkan TNI Polri, tetapi harus dengan ketugasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan covid bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.