PPKM Darurat Diubah Jadi Level, PKS: Berubah atau tidak, yang Penting Masyarakat tidak Kelaparan!

Dampak tersebut, kata dia, akan tetap dirasakan masyarakat meski kebijakan perpanjangan pembatasan diubah dengan istilah apapun. Oleh karenanya, politisi PKS ini  meminta pemerintah bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz - Foto: Dokumen Pribadi

Presiden Joko Widodo resmi menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk kemudian menggantinya dengan PPKM Level, Selasa (20/07/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, perubahan istilah 'darurat' menjadi 'level' tersebut tak menjadi masalah, asalkan dalam penerapannya, masyarakat tidak kelaparan.

Lebih jauh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, dampak ekonomi perpanjangan PPKM yang diputuskan pemerintah hingga 25 Juli 2021 tak bisa dihindari.

"Perpanjangan PPKM ini sudah jelas akan sangat berdampak bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah," kata Abdul Aziz di Jakarta, Rabu (21/07/2021).

Dampak tersebut, kata dia, akan tetap dirasakan masyarakat meski kebijakan perpanjangan pembatasan diubah dengan istilah apapun. Oleh karenanya, politisi PKS ini  meminta pemerintah bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan.

"Bantuan-bantuan untuk masyarakat harus segera diturunkan dan ditingkatkan agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa makan karena kebijakan tersebut," pungkas Aziz.

Secara garis besar, aturan yang diterapkan masih sama yakni membatasi kegiatan masyarakat untuk menekan penularan Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Adapun perbedaan pada PPKM Level 3-4 nampak dari aturan WFH hingga jam operasional tempat usaha.